Reporter : Syamsul Akbar
DRINGU – Koperasi Wanita (Kopwan) Kartini Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2022 dan rapat anggota Rencana Kerja-Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) tahun 2023 di ruang pertemuan Bentar Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Rabu (15/3/2023).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota Kopwan Kartini ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo dan Ketua Kopwan Kartini Kabupaten Probolinggo Elfrida Anung Widiarto.
Ketua Kopwan Kartini Kabupaten Probolinggo Elfrida Anung Widiarto mengungkapkan menuju Good Cooperative Governance (GCG) atau tata kelola koperasi yang baik menjadi prioritas Koperasi Wanita Kartini Kabupaten Probolinggo.
“Perlu diketahui bersama bahwa dinamika regulasi koperasi terus bergulir dan banyak hal-hal yang berubah, sehingga koperasi memerlukan percepatan dalam mewujudkan kepatuhan berkoperasi,” ujarnya.
Untuk itu jelas Elfrida, dalam laporan pertanggungjawaban tahun buku 2022 ini telah banyak perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif dalam mewujudkan prinsip demokrasi, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kinerja tata kelola Koperasi Wanita Kartini.
“Kedepan, segenap jajaran pengurus dan pengawas akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja kelembagaan dan pelayanan kepada anggota sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanat dan mandatory anggota,” terangnya.
Dari kinerja tahun 2022 terang Elfrida, pihaknya melihat turunnya volume usaha koperasi yang berdampak pada turunnya SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi. Memang SHU bukan tolak ukur keberhasilan, namun ini menjadi koreksi bagi pengurus dan pengawas untuk lebih dapat menawarkan program-program yang lebih baik.
“Koperasi adalah milik anggota. Oleh karena itu mari bersama kita menjaga koperasi yang kita cintai ini agar dapat tetap berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan kita bersama. Diharapkan kepada seluruh anggota untuk dapat benar-benar berpartisipasi aktif dalam kelembagaan maupun usaha koperasi,” tegasnya.
Sementara Sekretaris DKUPP Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo mengatakan RAT memegang peranan penting dalam koperasi. Maka jangan sampai RAT ini hanya menjadi rutinitas untuk menggugurkan kewajiban semata.
“Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam pengambilan keputusan di koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi,” katanya.
Juwono menjelaskan program reformasi total koperasi meliputi reorientasi artinya merubah mindset dari kuantitas menjadi kualitas, rehabilitasi berarti perbaikan atau internalisasi koperasi untuk mewujudkan (good cooperative governance) dan customer experience serta pengembangan yang artinya mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing.
“Dengan program ini diharapkan mengubah paradigma dalam dunia koperasi Indonesia. Koperasi menjadi badan usaha yang modern, berkualitas dan berdaya saing dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat. Dapat beradaptasi dengan perkembangan di era ekonomi kompetitif serta merangkul milenial berkoperasi,” jelasnya.
Untuk itu jelas Juwono, 2 (dua) hal mendasar yang harus dilakukan inovasi atau re-desain yaitu re-desain organisasi dan usaha. Dengan terlaksananya re-desain organisasi dan usaha akan terwujud koperasi yang aktif, berkualitas dan jumlah anggota yang terus bertambah. “Dengan demikian peranan koperasi sebagai pilar pembangunan ekonomi dan agen percepatan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” pungkasnya. (wan)
