Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Komisi Irigasi Kabupaten Probolinggo menggelar sidang di ruang rapat Bina Saba Tirta Kantor DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Probolinggo, Rabu (19/6/2019). Sidang Komisi Irigasi ini dipimpin oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo selaku Pembina Komisi Irigasi Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko.
Kegiatan yang diikuti oleh 33 orang peserta (unsur GHIPPA, instansi terkait, swasta dan unsur masyarakat yang lain) ini dihadiri oleh Kepala Bappeda selaku Ketua Umum Komisi Irigasi Tutug Edi Utomo, Kepala DPUPR selaku Ketua Harian Rachmad Waluyo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian selaku Wakil Ketua Nanang Trijoko Suhartono dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Ketua Bidang Keberlanjutan Sistem Irigasi Ahmad Hasyim Ashari.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko mengharapkan agar bagaimana ke depan Komisi Irigasi ini bisa betul-betul menjadi wadah koordinasi terkait tata kelola irigasi untuk meningkatkatkan produksi pertanian.
“Saat ini hasil pertanian untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Probolinggo sudah mengalami surplus. Namun dalam rangka NKRI kita juga harus membantu wilayah lain sehingga produksi pertanian harus lebih ditingkatkan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo selaku Ketua Umum Komisi Irigasi Tutug Edi Utomo mengatakan bahwa melalui Komisi Irigasi telah didiskusikan beberapa isu strategis. Pertama, petugas irigasi kecamatan dan desa yang saat ini berjumlah 114, tetapi dua tahun lagi tinggal 71 karena memasuki purna tugas.
“Kedua, manajemen irigasi, misalnya bagaimana mengelola air irigasi yang melimpah saat musim hujan agar tidak berpotensi banjir. Sedangkan saat kemarau tidak sampai kekurangan. Ketiga, bagaimana memaksimalkan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antara Dinas PUPR dan Komisi Irigasi dengan manajemen HIPPA atau Gabungan HIPPA secara berjenjang, bertingkat dan berlanjut,” katanya.
Menurut Tutug, dengan banyak berkurangnya SDM lapangan baik pengairan ataupun pertanian maka HIPPA/GHIPPA harus lebih bekerja sama dengan tenaga lapangan yang ada dalam hal pengaturan pembagian air dan ketertibannya.
“Kesiapan infrastruktur sumber daya air sangat diperlukan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut untuk mengoptimalkan sumber-sumber air yang ada dan mengembangkan lahan pertanian. HIPPA/GHIPPA dapat mengusulkan juga penanganan irigasi melalui Musrenbangdes ataupun Dana Desa. Dengan adanya Komisi Irigasi diharapkan munculnya solusi-solusi guna meningkatkan hasil produksi pertanian,” jelasnya.
Sedangkan Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo selaku Ketua Harian Komisi Irigasi Rachmad Waluyo mengungkapkan sidang Komisi Irigasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara semua unsur terkait dalam tata kelola irigasi melalui forum musyawarah untuk kepakatan bersama.
“Harapannya ada sinergi antara pemerintah dengan masyarakat tani guna meningkatkan produktifitas pertanian dan akhinya kesejahteraan masyarakat meningkat. Hasil dari sidang Komisi Irigasi ini akan diteruskan kepada Bupati Probolinggo,” ujarnya.
Menurut Rachmad Komisi Irigasi ini dibentuk bersama antara semua unsur yang membidangi irigasi. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan sistem irigasi secara tertib dan terpadu.
“Keanggotaan Komisi Irigasi ini sendiri terdiri dari wakil pemerintah dan wakil non pemerintah yang meliputi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) dan atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi,” pungkasnya. (wan)
