Reporter : Mujiono
TONGAS – Penggunaan jaringan gas (jargas) bumi dari aliran pipa untuk rumah tangga dianggap jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemakaian Liquified Petroleum Gas (LPG). Jargas memang mampu mempermudah para ibu rumah tangga dalam menjalankan kebutuhan berumah tangga.
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui jaringan transmisi/distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. Perpres tersebut telah memuat aturan mengenai pemanfaatan fasilitas bersama jarga.
Di Kabupaten Probolinggo, salah satu penggunaan jargas ini berada di Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas. Dimana jargas ini telah diresmikan pemanfaatannya, Rabu (16/10/2019) siang oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Djoko Siswanto didampingi Bupati Probolinggo Hj. Tantriana Sari, SE dan anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan.
Saat melakukan kunjungan ke konsumen jaringan gas sekaligus melihat langsung instalasi jaringan gas di rumah Siti Saudah di Dusun Krajan RT 14/15 RW 06 Desa Tongas Wetan Kecamatan Tongas, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Republik Indonesia Djoko Siswanto didampingi Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE melakukan demonstrasi masak menggunakan jargas bumi.
Untuk di Kabupaten Probolinggo saat ini telah berhasil dibangun pipa dengan panjang total 48.577 meter. BPH Migas memiliki tugas terhadap pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan gas bumi melalui pipa dengan menetapkan harga gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil telah dipertimbangkan nilai keekonomian dari badan usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Republik Indonesia Djoko Siswanto menyampaikan dibangunnya jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara total mencapai 325.773 sambungan rumah tangga. “Pada akhir tahun 2018 telah mencapai 400.000 sambungan jaringan gas yang terbangun dan tahun 2019 pemerintah pusat menyiapkan sambungan rumah tangga sebanyak 80.000 jaringan gas skala rumah tangga,” ujarnya.
Sementara anggota Komite BPH Migas Sumihar Panjaitan mengataka PGN akan menetapkan bahwa harga gas untuk kategori (RT 1) diantaranya rumah susun, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana memiliki harga ekonomis yakni harga tidak boleh melebihi dari LPG 3 Kg.
“Sedangkan harga untuk kategori RT 2 yang meliputi dari konsumen menengah, konsumen ke atas, rumah mewah dan apartemen nantinya tidak boleh melebihi dari LPG 12 Kg. Artinya harga jaringan gas dibawah harga LPG,” ungkapnya.
Sedangkan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menjelaskan jaringan gas yang diusulkan untuk Kabupaten Probolinggo hingga mencapai 20 ribu sampai 25 ribu untuk kesejahteraan masyarakat, prioritas untuk para UKM dan IKM di Kabupaten Probolinggo. Salah satu kebijakan yang berseiringan dengan program kerja untuk mengangkat UKM dan IKM di Kabupaten Probolinggo.
“Jaringan gas sebanyak 2.700 yang ready dan on progres sebanyak 1.300 jaringan ini sudah jauh dari pada daerah lain yang disebabkan karena kemudahan perijinan. Untuk data rumah tangga sudah disiapkan sebanyak 6.000 hingga 25.000 kedepan dengan by name by adress sudah siap,” ungkapnya. (y0n)
