Tuesday, September 21, 2021
Depan > Pemerintahan > Hapus Denda PBB P2 Tahun 1994 Hingga 2019

Hapus Denda PBB P2 Tahun 1994 Hingga 2019

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Mulai tanggal 21 Pebruari hingga 29 Mei 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Keuangan Daerah melakukan penghapusan denda atau sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari tahun 1994 sampai 2019. Penghapusan itu dilakukan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Probolinggo (Harjakabpro) ke-274 tahun 2020.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Dewi Korina melalui Kepala Bidang Pendapatan Priyo Siswoyo mengatakan penghapusan denda atau sanksi administratif PBB P2 tersebut telah diatur dalam Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 970/113/426.32/2020 Tanggal 10 Januari 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB P2.

“Sehubungan dengan hal tersebut, kami sudah mengirimkan surat edaran Bupati Probolinggo Nomor 970/344/426.203/2020 Tanggal 18 Pebruari 2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB P2. Surat edaran tersebut meminta Camat dan Kepala Desa segera memberitahukan kepada warga di masing-masing kecamatan dan desa tentang hal tersebut. Bagi wajib pajak yang mempunyai piutang sampai ketetapan pajak tahun 2019 untuk segera menyetorkan ke Bank Jatim terdekat,” katanya.

Menurut Priyo, program penghapusan denda PBB P2 ini merupakan program terobosan pertama yang dilakukan oleh Pemkab Probolinggo. Hal ini untuk memenuhi permintaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menyelesaikan piutang PBB P2. Tetapi setelah berkonsultasi hingga ke pusat, yang bisa dihapus hanya dendanya saja bukan pokoknya.

“Total tunggakan denda dan pajak pokoknya mulai tahun 1994 hingga 2019 mencapai Rp 51 miliar. Sedangkan untuk denda maksimal adalah 2 tahun atau sebesar 48 persen, sehingga jika dendanya sudah lama tidak terbayar dikhawatirkan akan stagnan. Tetapi dengan adanya penghapusan denda ini masyarakat akan terbantu karena nominalnya selama 2 tahun hampir mencapai separuhnya yang dihapus,” jelasnya.

Priyo menerangkan program penghapusan denda PBB P2 ini merupakan jawaban atas permintaan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE yang berkeinginan supaya selama masa jabatannya tidak mempunyai piutang PBB P2.

“Kebijakan penghapusan denda PBB P2 ini dilakukan untuk meringankan masyarakat dalam membayar PBB P2. Oleh karena itu, silahkan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Melalui kebijakan penghapusan denda PBB P2 ini Priyo mengharapkan dapat meringankan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam membayar PBB P2. Selain itu masyarakat bisa lebih sadar untuk membayar PBB P2 setiap tahunnya. “Serta mampu mengurangi beban piutang PBB P2,” pungkasnya. (wan)