Depan > Pemerintahan > Eksekutif Sampaikan Lima Naskah Raperda

Eksekutif Sampaikan Lima Naskah Raperda

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyampaikan 5 (lima) Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo, Selasa (2/11/2021). Nota Penjelasan Bupati Terhadap 5 naskah Raperda tersebut dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko Suhartono.

Ke-5 naskah Raperda tersebut meliputi, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 dan Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo serta Raperda Pencabutan Atas 2 (Dua) Perda Kabupaten Probolinggo.

Dalam Nota Penjelasan Bupati Terhadap 5 Naskah Raperda tersebut dijelaskan satu persatu. Pertama, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2021, terjadi perubahan kebijakan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2019-2024 serta diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang berimplikasi pada perubahan struktur kelembagaan daerah, maka Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 6 tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan.

Kedua, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu dirumuskan kembali konsep bentuk kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi (right function), tepat ukuran (right sizing) dan tepat perilaku (right behavior) sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan visi dan misi Bupati serta mengakomodir kebutuhan pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja kelembagaan, sehingga Perda Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan.

Ketiga, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengatur regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Daerah.

Keempat, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 402 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo menjadi Perusahaan Umum Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Terakhir, Raperda Pencabutan Atas 2 (Dua) Perda Kabupaten Probolinggo. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 terdapat urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menyatakan bahwa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus pengaturannya telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Sehingga perlu dilakukan pencabutan atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo dan Perda Nomor 04 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Daerah. (wan)