Wednesday, October 20, 2021
Depan > Pemerintahan > Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2020

Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda P-APBD 2020

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (10/8/2020) pagi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo Terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2020.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Lukman Hakim ini dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD, perwakilan Forkopimda, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Serta pimpinan instansi vertikal, BUMN/BUMD di Kabupaten Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan adalah dalam rangka mengatasi kendala pembelajaran secara daring khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah dan bagi daerah-daerah yang kesulitan jaringan internet, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo menerapkan alternatif-alternatif pembelajaran dengan sistem dalam jaringan (bagi yang memenuhi sarana dan prasarananya), luar jaringan dan campuran antara dalam jaringan dan luar jaringan.

Hal ini sesuai dengan keputusan bersama antara Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam Siaran Pers Nomor 137/SIPRES/A6/VI/2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan belanja pegawai yang berada pada jenis belanja langsung sebagian besar digunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer, termasuk premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian serta honorarium tim pelaksana kegiatan dan honor operator sistem informasi kepemerintahan.

Kemudian Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan kiat-kiat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menyadarkan masyarakat agar tidak trauma pada saat memeriksakan kesehatan pada tempat pelayanan kesehatan diantaranya memfasilitasi pembuatan protokol layanan di segala tingkatan fasilitas kesehatan tentang layanan pasien dan layanan kasus terduga COVID-19, mendorong fasilitas kesehatan membuat sarana informasi yang berisi himbauan alur dan himbauan layanan, melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang prosedur layanan-layanan tentang COVID-19 melalui berbagi media (cetak, elektronik /online maupun TV lokal), melakukan monitoring dan mengadakan pertemuan berkala seluruh fasilitas kesehatan secara masif dan membuka hotline pengaduan serta memperkuat tim humas di masing-masing fasilitas kesehatan untuk melakukan KIE pada seluruh pasien.

Terhadap PU Fraksi Golkar, salah satu jawabannya adalah arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara lain menjaga kemampuan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun program kegiatan yang telah dialokasikan dalam rancangan P-APBD 2020 antara lain melalui kegiatan padat karya, bantuan modal kerja, sarana dan prasarana serta pemberdayaan bagi IKM-UKM/kelompok tani/kelompok peternakan/kelompok perikanan. Disamping itu Pemerintah Daerah juga mengeluarkan kebijakan pembebasan retribusi pasar pada awal terjadinya pandemi COVID-19 dan pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran PBB.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer disampaikan bahwa sejak tiga tahun terakhir gaji pegawai honorer telah dinaikkan setiap tahunnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Disamping itu juga telah diberikan premi jaminan kesehatan, jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

Lalu terhadap PU Fraksi PDI-P, salah satu jawaban yang disampaikan terkait pertanyaan tentang pelaksanaan bantuan sosial, dapat dijelaskan bahwa sumber data penerima bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2010, hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan. Sedangkan penerima bansos non DTKS adalah usulan pemerintah daerah.

Masih adanya penerima bansos yang tergolong mampu dikarenakan banyak masyarakat terdampak pandemi corona yang merupakan korban PHK perusahaan, pelaku wisata dan pelaku usaha. Sinkronisasi data untuk semua penerima bansos Kementerian Sosial (PKH, BPNT dan BST), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (BLT DD), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jaring Pengaman Sosial), Pemerintah Kabupaten Probolinggo (bansos sembako), sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil sinkronisasi untuk penerima bansos yang terdata ganda, maka dilakukan usulan penghapusan dan usulan penggantian data penerima dengan masyarakat terdampak yang belum menerima bansos apapun serta berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait data usulan pengganti.

Terakhir Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan terhadap saran untuk menata kembali penempatan tempat pembuangan sampah yang berada di tepi jalan nasional disampaikan terima kasih dan akan ditindak lanjuti dengan melakukan relokasi pada tempat yang lebih strategis. (wan)