Wednesday, October 27, 2021
Depan > Kemasyarakatan > DPMPTSP Gelar Workshop Regulasi Kemudahan Berusaha

DPMPTSP Gelar Workshop Regulasi Kemudahan Berusaha

Reporter : Syamsul Akbar
SUMBERASIH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Probolinggo menggelar workshop regulasi kemudahan berusaha di RM New Rahayu Desa Banjarsari Kecamatan Sumberasih, Senin (5/8/2019).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sosialisasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang peserta dengan sasaran kelompok UKM dan pengusaha. Sebagai narasumber hadir dari Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur, DPMPTSP Kabupaten Probolinggo serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo. Harapannya para peserta mampu memahami secara utuh materi yang disampaikan narasumber.

Kasi Kerjasama dan Pengembangan Investasi DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Rokhmat Junaedi mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana informasi terkait dengan hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Probolinggo.

“Tujuannya untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam hal membuat laporan kegiatan penanaman modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkapnya.

Sementara Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Probolinggo Edy Karyawan mengatakan untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah berusaha optimal untuk meningkatkan investasi dengan menerbitkan peraturan antara lain Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan menerbitkan Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 570/861/426.32/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kabupaten Probolinggo.

“Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan OSS (Online Single Submission) dengan harapan iklim investasi di daerah, termasuk juga di Kabupaten Probolinggo akan semakin meningkat,” katanya.

Menurut Edy, sesuai Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada BAB V Pasal 6 setiap pelaku usaha berhak mendapatkan kepastian hak, hukum dan perlindungan, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan dan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selain mendapatkan hak, sesuai dengan pasal 7 pelaku usaha juga berkewajiban diantaranya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal), menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Edy menerangkan dilaksanakannya kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha di Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan motto “Melayani dengan hati menumbuhkan investasi”, Pemerintah Probolinggo akan selalu mendukung segala upaya yang dilakukan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

“Melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan selalu berupaya meningkatkan pelayanan khususnya dibidang penanaman modal dengan berusaha memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel,” pungkasnya. (wan)