Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta persiapan berakhirnya APBDes Tahun Anggaran 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan akhir tahun pelaksanaan APBDes 2019 di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (5/12/2019).
Kegiatan ini diikuti oleh 325 orang Bendahara Desa dan 24 orang Kasi Pembangunan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, penghitungan Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Probolinggo serta system pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
Sekretaris DPMD Kabupaten Probolinggo Syamsul Huda mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan keuangan desa sampai dengan bulan Desember 2019 beserta dengan laporan pertanggungjawabannya.
“Disamping untuk meningkatkan tertib pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi keuangan desa. Harapannya, kekurangan dan keterlambatan penyelesaian pertanggungjawabannya tidak terulang kembali pada tahun 2020 mendatang,” katanya.
Menurut Syamsul, kegiatan ini merupakan sebuah wadah untuk bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa pada tahun 2019. Kekurangan yang ada bisa dicarikan solusinya agar ke depan tidak lagi terjadi hal yang serupa.
“Pengelolaan keuangan desa ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Paling tidak ke depan pengelolaan keuangan desa bisa lebih tertib anggarannya, baik dari sisi fisik maupun administrasinya,” jelasnya.
Syamsul menghimbau kepada seluruh bendahara desa se-Kabupaten Probolinggo agar dalam pengelolaan keuangan desa selalu memperhatikan dan mengikuti prosedur yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Apabila ada permasalahan, silahkan bisa dikonsultasikan kepada pihak kecamatan atau datang langsung ke DPMD Kabupaten Probolinggo.
“Harapan kami, pengelolaan keuangan desa ini nantinya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengangkat potensi desa. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat yang ada di desa semakin meningkat,” pungkasnya. (wan)
