Sunday, May 19, 2024
Depan > Pemerintahan > DP3AP2KB Gelar Rakor TPK Wujudkan Probolinggo Bebas Stunting

DP3AP2KB Gelar Rakor TPK Wujudkan Probolinggo Bebas Stunting

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Pendamping Keluarga (TPK) wujudkan Probolinggo Bebas Stunting di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Jum’at (14/4/2023).

Kegiatan yang diikuti oleh 330 TPK dari 330 desa/kelurahan se-Kabupaten Probolinggo ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Probolinggo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo H Samsur serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut, para TPK ini menerima dana operasional yang diharapkan sebagai penyemangat sekaligus sarana upaya membantu masyarakat Kabupaten Probolinggo keluar dari ancaman kejadian stunting.

Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Joelijanto menyampaikan TPK melakukan pendampingan terhadap 215.387 keluarga sasaran dengan 77.406 keluarga beresiko stunting atau 36%. TPK di Kabupaten Probolinggo jumlahnya mencapai 888 tim dengan total 2.664 personil yang tersebar di 330 desa/kelurahan.

“Mereka bertugas mendampingi keluarga beresiko stunting. Dibilang beresiko stunting karena berpotensi melahirkan generasi-generasi stunting mulai dari ibu hamil hingga melahirkan. Tanpa mengenal rasa lelah mereka melakukan kunjungan dari rumah ke rumah,” ujarnya.

Anang menegaskan ada aplikasi yang selama ini masih belum ada. Kabupaten Probolinggo membuat aplikasi Simanis Bolinggo Aseli dan itu sudah digunakan di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Bahkan saat ini sudah diadopsi secara nasional.

“Dari pendampingan terhadap calon pengantin, ada beberapa permasalahan kita disitu masih banyak angka catin yang usia masih belum cukup umur. Catin posisinya saat diskiring oleh Dinas Kesehatan mengalami anemia. Namun setelah ada kunjungan terjadi penurunan yang signifikan. Dimana pada kunjungan berikutnya ibu hamil anemia jumlahnya turun,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto mengungkapkan gangguan gizi balita atau saat ini lebih dikenal dengan stunting sesungguhnya telah menjadi perhatian sejak beberapa tahun yang lalu. Hal ini ditunjukan dengan kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemkab Probolinggo dengan perguruan tinggi diantaranya UNAIR dan bantuan mikronutrien dari angel sebagai upaya pencegahan anemia bagi calon pengantin agar terhindar melahirkan bayi stunting.

“Adapun capaian yang kita peroleh secara riil berdasar bulan timbang angka stunting kita dalam kisaran 14 % dari total balita dan versi survey Kemenkes angka stunting kita turun di angka 17,3 %,” ujarnya.

Menurut Sekda Ugas, angka kejadian stunting di Kabupaten Probolinggo akan efektif diturunkan melalui kegiatan pencegahan. Kegiatan pencegahan telah dilakukan diantaranya dengan pendampingan keluarga-keluarga beresiko oleh petugas lapangan yang terdiri dari nakes, kader PKK dan kader KB melalui Tim Pendamping Keluarga/TPK. Dari pendampingan ini permasalahan yang kita temukan kita bahas secara berjenjang di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten oleh TPPS yang telah ter-SK-kan.

“Konsep “BUS PATAS” menjadi sarana revitalisasi kinerja aparat di tingkat lapangan. Diharapkan menjadi pendorong untuk mengoptimalkan kinerja aparat yang terdiri atas OPD dan semua sektor terlibat untuk menjadi lebih fokus, bersinergi dan berkolaborasi sehingga program pembangunan prioritas dapat terselesaikan dengan tuntas,” terangnya.

Sedangkan Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs HA Timbul Prihanjoko mengatakan Pemkab Probolinggo sangat konsern pada pembangunan sumber daya manusia karena sesungguhnya segala upaya pembangunan yang sedang dilakukan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Masyarakat selain sebagi pelaku pembangunan juga sebagai obyek dan tujuan pembangunan.

“Stunting yang kita kenal sebagai gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi yang lama, tidak hanya berdampak terhadap gangguan fisik semata tetapi yang serius adalah dampak yang ditimbulkan pada organ-organ vital seperti hati, ginjal sistem kekebalan bahkan pertumbuhan otak manusia,” katanya.

Lebih lanjut Wabup Timbul mengharapkan seluruh elemen yang bertanggung jawab dalam pembangunan keluarga kembali duduk bersama menyamakan persepsi dan membangun komitmen kembali untuk bersama-sama mencari solusi dan berbuat terbaik bagi Kabupaten Probolinggo.

“Perhatian pemerintah daerah terhadap masalah percepatan penurunan stunting menjadi salah satu prioritas karena stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga dengan kata lain Kabupaten Probolinggo masih mempunyai pekerjaan rumah mendasar dalam peningkatan kualitas SDM,” jelasnya.

Menurut Wabup Timbul, upaya pencegahan jauh lebih penting dan lebih mudah, dibanding dengan mengobati atau menangani balita stunting dengan pendekatan spesifik. Oleh karena itu peran Tim Pendamping Keluarga sangatlah strategis. TPK melakukan pendampingan, membantu mencari solusi keluarga-keluarga yang berpotensi melahirkan keturunan stunting, sungguh perbuatan yang sangat mulia.

“Kinerja saudara sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi stunting. Saya memahami penghargaan yang diberikan pemerintah belum sepadan dengan upaya yang dilakukan saudara selama ini. Saya mengingatkan kepada seluruh anggota TPPS kabupaten, kecamatan, desa dan organisasi perangkat daerah untuk fokus menyelesaikan permasalahan prioritas sunting dan kemiskinan ekstrim secara sinergi dan kolaborasi,” pungkasnya. (wan)