Tuesday, February 27, 2024
Depan > Informasi Layak Anak > DP3AP2KB Gelar Rakor dan Persiapan Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023

DP3AP2KB Gelar Rakor dan Persiapan Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2023

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) dan persiapan evaluasi mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2023 di ruang pertemuan Jabung III Kantor Bupati Probolinggo, Senin (6/3/2023).

Kegiatan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Santiyono ini diikuti oleh sejumlah Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota adalah Ketua Gugus Tugas Layak Anak yang bertugas memimpin Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).

“Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dibantu Pemerintah Provinsi,” katanya.

Heri menjelaskan tujuan evaluasi KLA adalah mengetahui komitmen daerah dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, sehingga tercipta anak-anak generasi penerus yang handal dan berkualitas.

“Apresiasi pelaksanaan KLA di daerah oleh pemerintah diberikan dalam 5 kategori. Yakni, Pratama dengan nilai 500-600, Madya dengan nilai 601-700, Nindya dengan nilai 701-800, Utama dengan nilai 801-900 dan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan nilai 901-1.000,” jelasnya.

Menurut Heri, Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut masih mendapat katagori Pratama dan di tahun 2022 dengan nilai 596. “Untuk mensukseskan agenda evaluasi KLA dan dalam upaya meningkatkan capaian evaluasi KLA dibutuhkan komitmen bersama seluruh perangkat daerah terkait dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan di aplikasi evaluasi KLA secara lengkap dan bertanggung jawab. Jangan hanya sekedar mengisi tetapi berusahalah mengisi dengan didukung data-data yang berkualitas,” terangnya.

Atas nama Ketua Gugus Tugas Layak Anak Kabupaten Probolinggo Heri menginstruksikan kepada seluruh Kepala OPD yang hadir atau yang mewakili untuk mengarahkan pejabat yang menangani di masing-masing OPD serta mengawal proses evaluasi KLA dengan sebaik-baiknya. “Target hasil evaluasi KLA tahun 2023 ini harus naik, maka mari saling bahu membahu demi Kabupaten Probolinggo yang lebih baik,” tegasnya.

Sementara Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Santiyono menyampaikan peran dan fungsi dari OPD dalam mewujudkan Kabupaten Probolinggo Layak Anak sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

“Tolong pelajari Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar mengetahui siapa berbuat apa dalam mendukung program Kabupaten Probolinggo Layak Anak tahun 2023,” ujarnya.

Sedangkan Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Yoelijanto mengungkapkan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

“Konsep KLA dibentuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia yaitu melalui otonomi daerah dengan tujuan akhir Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang diharapkan dapat tercapai tahun 2030 dan Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini juga merupakan wujud kontribusi Indonesia bagi komunitas global yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan dunia layak anak,” ungkapnya.

Anang menambahkan 4 pilar pembangunan anak sesuai pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 meliputi pemerintah, media, dunia usaha dan masyarakat. “5 target utama dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak diantaranya anak, keluarga, satuan pendidikan, lingkungan dan wilayah,” pungkasnya. (wan)