Reporter : Syamsul Akbar
PROBOLINGGO – Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas calon tenaga kerja terlatih sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) peningkatan fungsi dan peran LPK (Lembaga Pelatihan Ketrampilan), Senin (2/3/2020).
Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta dari unsur LPK dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dengan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Yakni, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pendidikan, Dinas Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB serta perwakilan perusahaan dari PT POMI-Paiton Energy, PT Sasa Inti dan PT Eksekutif.
Rakor peningkatan fungsi dan peran LPK ini dihadiri oleh Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin didampingi Ketua HILSI (Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia) Kabupaten Probolinggo Taufiqi serta narasumber Kasi Perencanaan dan Evaluasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Farhan Hidayat dan Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo Nurul Huda.
Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin melalui Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Herman Hidayat mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronisasikan pelaksanaan pelatihan oleh semua OPD terkait. Dimana OPD terkait mempunyai program untuk melatih wirausaha baru.
“Bagaimana pelatihan wirausaha baru mempunyai output yang jelas. Jadi pelatihan itu benar-benar mendapatkan materi pelatihan secara optimal sehingga menjadi peserta pelatihan yang kompeten. Disamping itu meningkatkan kerja sama kelembagaan antara LPK sehingga menjadi binaan Disnaker dengan OPD terkait,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut narasumber dari DPMD Kabupaten Probolinggo menyampaikan materi tentang program pemberdayaan yang menjadi prioritas di desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes dan PDTT) RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
“Jadi LPK itu sebenarnya ingin memanfaatkan peluang pemberdayaan yang ada di desa. Fokus disini adalah sinergitas antara pemberdayaan yang dibuat di desa dengan OPD dengan sumber daya yang dimiliki LPK. Salah satu kelebihan sumber daya LPK adalah tersedianya institusi atau pelatihan yang memiliki kemampuan metode kerja dan teknis,” terang Herman.
Selain itu jelas Herman, ada mandatory Bupati Probolinggo tentang pemanfaatan Dana Desa. Hanya saja sayangnya program pelatihan tidak dilakukan dalam mandatory. Padahal kebutuhan sekarang ini perlu diberikan pendidikan vokasi atau ketrampilan.
“Itu sebenarnya yang dibutuhkan. Karena lulusan dari tingkat SMA dan SMK di beberapa desa cukup banyak yang tidak melanjutkan sekolah atau perguruan tinggi yang lain. Tetapi DPMD berjanji tahun 2021 akan memasukkan program pelatihan dan ketrampilan yang diusulkan oleh Disnaker Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.
Sementara narasumber dari Apdesi berbicara tentang komitmen seorang kepala desa dalam rangka mengoptimalkan Dana Desa. Kebetulan Kepala Desa Krejengan mengaku sudah melakukan hal tersebut sesuai dengan Permendes dan PDTT RI dan Mandatory Bupati Probolinggo. Hal itulah yang berdampak terhadap kemajuan desa. Selama ini pembangunan desa dilakukan sesuai sinergitas RPMDesa dengan RPJMD Kabupaten Probolinggo.
“Melalui kegiatan ini kami berharap ke depan itu pelatihan itu menghasilkan tenaga kerja dengan SDM yang kompeten dalam rangka menyongsong era industrialisasi maupun generasi muda di tingkat desa. Kita sentuh pemuda dengan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” pungkasnya. (wan)
