Sunday, January 17, 2021
Depan > Pendidikan > Bupati Tantri Putuskan Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Bupati Tantri Putuskan Tunda Pembelajaran Tatap Muka

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE akhirnya memutuskan untuk menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di Kabupaten Probolinggo.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tantri dalam rapat koordinasi persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru serta persiapan pembelajaran tatap muka di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Senin (21/12/2020) sore.

Rakor tersebut diikuti oleh Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Probolinggo dan sejumlah Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Bismillaahirrohmaanirraahiim, demi keselamatan dan kesehatan anak didik, saya putuskan pembelajaran tatap muka di Kabupaten Probolinggo untuk sementara ditunda dahulu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Nanti pada akhir Januari 2021 akan dilakukan evaluasi untuk menentukan sikap selanjutnya,” kata Bupati Tantri.

Keputusan penundaan pembelajaran tatap muka tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari Forkopimda Kabupaten Probolinggo serta paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo H. Akhmad Sruji Bahtiar serta perwakilan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo.

“Proses pembelajaran tatap muka ini tentunya bukan takut anak sakit, tetapi justru mereka adalah carier aktif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Melihat hal tersebut, maka kita segera merubah peta. Tidak hanya anak-anak di level desa tetapi juga sampai ke level dusun,” jelasnya.

Tidak hanya itu jelas Bupati Tantri, Pemkab Probolinggo melalui Dinas Pendidikan akan memastikan tidak hanya kondisi desa atau dusun aman bagi komunitas sekolah, tetapi juga mempertimbangkan guru.

“Jika gurunya berada di lintas daerah, terutama di zona merah dan orange kita tidak memperbolehkan masuk melakukan pembelajaran. Oleh karena itu, semua lembaga sekolah tidak boleh melakukan pembelajaran tatap muka walaupun berada di zona kuning atau hijau,” tegasnya.

Selanjutnya Bupati Tantri menanyakan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Akhmad Sruji Bahtiar terkait lembaga RA, MI, MTs dan MA serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Probolinggo terkait lembaga SMA dan SMK yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Keputusan ini dilakukan dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi kasus Covid-19 di Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Atas keputusan penundaan pembelajaran tatap muka tersebut, Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran tatap muka tidak akan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 sebagaimana semester genap akan dimulai. Tetapi menunggu hasil evaluasi yang akan dilakukan di akhir bulan Januari 2021.

“Hal ini dikarenakan ada libur Natal dan Tahun Baru yang dikhawatirkan memunculkan persoalan-persoalan baru. Oleh karena itu kita akan evaluasi dulu, nanti kalau sudah ada kesiapan baru akan dimulai bisa jadi nanti pada bulan Pebruari 2021,” katanya.

Dengan adanya keputusan ini jelas Rozi, maka semua pembelajaran tatap muka untuk sementara akan dihentikan dahulu sambil melihat hasil evaluasi libur Natal dan Tahun Baru. “Untuk proses pembelajaran tetap akan dimulai dengan sistem daring, tetapi tatap mukanya yang akan kita evaluasi dahulu,” jelasnya.

Sementara Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Probolinggo H. Akhmad Sruji Bahtiar mengaku akan mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan oleh Pemerintah Daerah. “Intinya keselamatan dan kesehatan para peserta didik merupakan hal yang utama,” ujarnya.

Menurut Akhmad Sruji Bahtiar, pihaknya akan segera membuat surat edaran kepada seluruh lembaga sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo.

“Untuk yang statusnya negeri, tentunya akan mudah. Kesulitannya adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah yayasan dan pondok pesantren. Jadi butuh pendampingan dari Pemerintah Daerah. Karena 98% madrasah adalah swasta,” harapnya. (wan)

cww trust seal