Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari SE membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo tahun 2020 di auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (21/3/2019).
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo ini mengambil tema “Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketertiban Umum untuk Mencapai Pertumbuhan yang Berkualitas”.
Musrenbang ini dihadiri oleh Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul Prihanjoko, jajaran Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Wahid Nurrahman, Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Timur Sukaryo, pejabat dari Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Bakorwil V Jember, staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah dan Camat di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Kegiatan ini diikuti oleh TP PKK Kabupaten Probolinggo, GOW, Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiah dan tokoh perempuan, rektor perguruan tinggi, pimpinan ormas pemuda, PGRI, Karang Taruna, FKPS, para fasilitator Musrenbang, Forum Anak, Pertuni yang mewakili penyandang disabilitas, alim ulama, Apdesi, tokoh masyarakat, perwakilan pengusaha, BUMN/BUMD di lingkungan Kabupaten Probolinggo.
Dalam sambutannya Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi dan support yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Salah satu PR terbesar adalah menurunkan angka kemiskinan.
“Kemiskinan yang terjadi saat ini banyak diakibatkan oleh masalah kultural. Oleh karen itu semangatnya adalah bagaimana secara perlahan tapi pasti membiasakan budaya malu jika dikatakan miskin karena kondisi yang tidak sebenarnya. Ini dinamika yang terjadi di masyarakat. Saya ingin mengoreksi dan tahu kebenaran BDT kemiskinan dari pemerintahan desa menjadi acuan Kemensos RI. BDT ini akan menjadi langkah kami dalam menjalankan program OPD,” katanya.
Menurut Bupati Tantri, di Kabupaten Probolinggo banyak sekali sungai-sungai yang cukup besar. Sungai yang cukup besar ini menjadi rutinitas terjadi banjirnya. Kewenangan ini menjadi kewenangan dari Provinsi Jawa Timur seperti Sungai Kedunggaleng Kecamatan Dringu dan Sungai Pancar Glagas di Kecamatan Pakuniran. jatim subgai kedunggaleng, pakuniran. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pemprov Jawa Timur yang telah melakukan normalisasi di Sungai Andungbiru Kecamatan Tiris akibat imbas kerusakan gunung di Kabupaten Jember.
“Kami mempunyai obyek wisata Pantai Bentar di Kecamatan Gending dan satu pulau yakni Pulau Gili Ketapang yang terkenal dengan wisata Snoorkling. Tetapi hingga saat ini keluar masuknya wisata ini lewat wilayah teritorial Kota Probolinggo. Dalam kesempatan yang baik ini masyarakat Kabupaten Probolinggo menginginkan dermaga sendiri di Pantai Bentar yang nantinya bisa akses ke Pulau Madura,” jelasnya.
Bupati Tantri menyampaikan bahwa untuk sektor ekonomi kerakyatan Kabupaten Probolinggo memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang luar biasa. Salah satunya mangga dan kopi. Khusus mangga selama ini masih belum terolah dengan baik karena hanya menjual mangganya. “Hal ini butuh penguatan yang lebih dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar ke depan bisa lebih maksimal,” tegasnya.
Tidak lupa Bupati Tantri meminta kepala perangkat daerah agar responsif terhadap aspirasi masyarakat melalui usulan camat, memastikan terlaksananya re-focusing program, kegiatan dan anggaran, dipilih yang prioritas dan fokus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sepakat yang menyajikan opsi intervensi khususnya untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, mengefektifkan komunikasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di tahun 2020.
“Bagi camat, agar mengklarifikasi aspirasi masyarakat berdasarkan urusan dan kewenangan, apa saja yang menjadi kewenangan pemerintah desa, kewenangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan mana saja yang dapat disinergikan antara pemerintah desa dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.
Bupati Tantri menambahkan bagi para pemangku kepentingan yang akan mendapatkan manfaat dari hasil Musrenbang RKPD ini, baik langsung maupun tidak langsung, kiranya dapat menyampaikan saran masukan dan bersama-sama unsur pemerintah daerah berkenan memajukan dan menggerakkan ekonomi masyarakat Kabupaten Probolinggo.
“Bagi tim penyusun RKPD Kabupaten Probolinggo tahun 2020 agar menginventarisir dan mengidentifikasi financial GAP (selisih kemampuan anggaran dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat) sekaligus mencarikan alternatif solusi creative financing (peluang anggaran) baik melalui APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, CSR, Baznas Kabupaten Probolinggo dan lain-lain,” pungkasnya.
Sementara Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Timur Soekaryo mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur meningkat dan inflasi sempat menurun. Sehingga iklim berusaha masih baik dan lapangan pekerjaan masih banyak.
“Kemiskinan di Jawa Timur dan Kabupaten Probolinggo sudah berhasil ditekan, namun jumlah kemiskinan itu tetap diperhatikan oleh Ibu Khofifah. Ibu Gubernur menilai jumlah kemiskinan masih banyak. Hal ini menjadi concern agar segera dientaskan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan akses kesehatan serta mengarahkan pendidikan agar sesuai dan relevan dengan dunia kerja,” ungkapnya.
Sedangkan Kepala Bappeda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo mengatakan Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2020 adalah penjabaran dari RPJMD 2018-2023. Masing-masing OPD sudah memiliki Renstra (Rencana Strategis) 5 tahun ke depan dan Renja (Rencana Kerja) 1 tahun ke depan. Inilah yang akan memunculkan agenda dan penganggaran yang prioritas. Disesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo.
“Tahun 2020 mendatang ada 7 isu strategis terpilih. Dari isu strategis tersebut akhirnya disusun prioritas program koordinatif. Kemudian dimunculkan dalam program prioritas berupa Nawa Hati. Yakni Hati Cerdas, Pesona Hati, Hati Sehat, Hati Mantap, Hati Melayani, Hati Peduli, Hati Makmur, Hati Tentram, dan Hati Sejuk,” katanya.
Menurut Tutug, untuk tahun 2020 mendatang ada 4 program prioritas yang akan dilakukan oleh Pemkab Probolinggo. Yakni, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang berkelanjutan, ketertiban umum serta pertumbuhan lain yang berkualitas.
“Dari hasil Musrenbang di tingkat desa dan kecamatan ada beberapa usulan yang sudah masuk. Diantaranya 67 usulan bidang ekonomi, 93 usulan bidang sosial budaya dan 83 usulan bidang infrastruktur,” tegasnya.
Tutug menambahkan, untuk program tahun 2020 mendatang pihaknya sudah melakukan refocusing program dan kegiatan. Hal itu tidak mudah karena pada APBD tahun anggaran 2019 terdapat 562 program dan 1.756 kegiatan. “Alhamdulillah pada tahun 2020 akan dirampingkan menjadi 275 program dan 1.054 kegiatan,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan pokok-pokok pikiran DPRD oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Wahid Nurrahman. Pertama, meningkatkan ketahanan pangan melalui perbaikan sistem irigasi, bantuan pupuk dan bibit serta alat-alat mesin pertanian. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, utamanya kepada masyarakat di daerah pelosok atau daerah terpencil.
Ketiga, tingkat kemiskinan merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian utama. Oleh karenanya kami mengharap agar semua tetap fokus kepada upaya-upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta percepatan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas upaya menumbuhkan semangat kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Menciptakan peluang investasi meningkatkan managerial dan kompetensi bagi pelaku-pelaku usaha ekonomi produktif serta pelibatan sektor swasta guna kontribusi dalam penyediaan anggaran pembangunan.
Keempat, pro aktif dan lebih intensif terhadap upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan, pelatihan-pelatihan dan simulasi yang berkaitan dengan tanggap darurat bencana penanggulangan atau rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana. Kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka konektivitas antar kecamatan antar desa maupun dusun karena sendi-sendi kehidupan ekonomi tumbuh dan berkembang berawal dari akses transportasi yang mudah bagi masyarakat.
Keenam, pemanfaatan dan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Ketujuh, dalam hal pendidikan untuk memprioritaskan bangunan fisik seperti gedung-gedung sekolah di wilayah Kabupaten Probolinggo utamanya di wilayah pedesaan karena banyak yang memerlukan renovasi serta pengembangan teknologi informasi agar merata dan dapat dinikmati di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan secara simbolis berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD tahun 2020 oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Wakil Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, pejabat Pemprov Jatim, Bakorwil V Jember, Bappeda Kabupaten Probolinggo, Forum CSR, Forum Anak, Pertuni dan PGRI.
Usai pembukaan dilanjutkan dengan pleno dan diskusi kelompok untuk disepakati menjadi keputusan Musrenbang RKPD tahun 2020 yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok untuk membahas usulan bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur. (wan)
