Depan > Pemerintahan > BPPKAD dan Kejari Teken Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

BPPKAD dan Kejari Teken Perjanjian Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Reporter : Syamsul Akbar
PAITON – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo melakukan penandatanganan (teken) perjanjian kerjasama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di ruang pertemuan RM Handayani Desa Sumberejo Kecamatan Paiton, Kamis (4/8/2022).

Penandatanganan perjanjian kerjasama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina dan Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Probolinggo David P. Duarsa.

Kegiatan ini disaksikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Bank Jatim Cabang Kraksaan serta sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto menyampaikan terima kasih kepada Kajari Kabupaten Probolinggo atas terlaksananya penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPPKAD Kabuaten Probolinggo, khususnya di bidang penagihan piutang pajak dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).

“Semoga ke depan Pemerintah Kabupaten Probolinggo semakin meningkat kemandirian fiskalnya sehingga lebih dapat mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Heri meminta kepada Kepala OPD agar juga segera melakukan kerjasama dengan Kejari Kabupaten Probolinggo di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi masing-masing.

“Kepada para Camat agar segera serius membina dan mengawasi para koordinator penagihan PBB di kecamatan masing-masing. Serta secara intens berkoordinasi dan mengingatkan para kepala desa dan lurah untuk pelunasan PBB tepat waktu,” pintanya.

Lebih lanjut Heri juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan PT Transjawa Tol Paspro atas komitmennya untuk pembayaran PBB dengan harapan segera terealisasi. “Kepada Pimpinan PT Waskita Karya Seksi 4, mohon dukungan kerjasamanya untuk pengendalian perijinan dan Pajak Mineral Bukan Logam (Minerba) dan bantuan khususnya untuk para pemasok Minerba ke proyek jalan tol,” terangnya.

Sementara Kajari Kabupaten Probolinggo David P. Duarsa menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo atas terwujudnya jalinan hubungan kerjasama dan koordinasi formal yang lebih terstruktur dan terarah. Kesepakatan dan hubungan kerjasama yang tidak sekedar dilatar belakangi oleh sebuah keinginan namun lebih dari itu, karena adanya sebuah kebutuhan.

“Semua ini demi membangun komitmen dan ikhtiar bersama dalam mensinergikan hubungan antara lembaga kejaksaan dengan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo untuk saling mendukung dan melengkapi demi mensukseskan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.

Kajari menjelaskan pengelolaan aset daerah merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan barang daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemnfaatan aset daerah. Maka dari itu pemerintah daerah wajib melakukan pegamanan terhadap aset daerah.

“Sungguh tepat tentunya dengan adanya perjanjian kerjasama yang nanti kita buat dan sepakati bersama itu merupakan bentuk komitmen kejaksaan untuk terus mengawal dan mengamankanaset aset milik daerah Kabupaten Probolinggo melalui bidang perdata dan tata usaha negara yang tugas dan fungsinya meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara,” jelasnya.

Menurut Kajari, Kejari Kabupaten Probolinggo dalam kapasitas selaku jaksa pengacara negara atas permintaan dari BPPKAD Kabupaten Probolinggo, dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo Cq BPPKAD Kabupaten Probolinggo guna mewakili BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

“Dalam hal melakukan pengamanan aset, penyelamatan aset-aset milik pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo yang dikuasai oleh pihak lain, penagihan terhadap retribusi pajak dan lain sebagainya melalui sarana bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam posisi baik selaku tergugat maupun penggugat dalam perkara perdata dan tata usaha Negara,” terangnya.

Sedangkan Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Dewi Korina menyampaikan realisasi pajak daerah tahun 2022 per 28 Juli 2022 mencapai 42.998.770.338,00 atau 65,38% dari target sebesar Rp 65.767.141.000,00.

“Realisasi PBB-P2 hingga 2 Agustus 2022 mencapai 3.323.542.061 atau 24,76% dari target sebesar Rp 13.420.462.498. Dari 330 desa/kelurahan di Kabupaten Probolinggo sudah ada 33 desa yang lunas PBB-P2,” ungkapnya.

Menurut Dewi, jumlah tanah milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo Probolinggo mencapai 2.505 bidang dengan rincian 955 bidang sudah sertipikat dan 1.550 bidang belum sertipikat.

“Selama ini Bank Jatim berperan dalam mendukung multipayment pembayaran pajak. Support Bank Jatim sebagai bank RKUD meliputi support digitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi, pembayaran pajak daerah multi chanel dengan virtual account dan Qris, akses transaksi pajak daerah secara real time serta pemasangan alat rekam pajak resto, hotel dan parkir secara online,” pungkasnya. (wan)