Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Probolinggo menggelar harmonisasi aplikasi e-STAMINA mobile (presensi android) dan review benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Rabu dan Kamis (15-16/6/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo ini diikuti oleh 200 orang yang terdiri atas Kasubag Umum dan Kepegawaian/pejabat penatausahaan, operator dari seluruh Perangkat Daerah termasuk perwakilan masing-masing dari puskesmas dan Koordinator Wilayah Pendididikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemkab Probolinggo.
Selama dua hari, seluruh peserta mendapatkan materi dari narasumber yang terdiri dari unsur BKPSDM Kabupaten Probolinggo dan perwakilan dari PT Gema Solusindo. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi peserta bisa mendapatkan informasi, memahami dan menyampaikan harmonisasi aplikasi e-STAMINA Mobile (presensi android) dan review benturan kepentingan di Perangkat Daerah masing-masing serta untuk segera diimplementasikan dalam menjalankan kewajibannya sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujar Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Penghargaan/Disiplin Aparatur BKPSDM Kabupaten Probolinggo Handik Hariyanto.
Sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin mengatakan optimalisasi kinerja pegawai sebagai upaya kuat untuk menciptakan e-government dan memodernisasi pemerintahan dan mencapai target-target yang diatur dalam agenda reformasi pemerintah. Implementasinya telah memunculkan beberapa tantangan, baik dari internal maupun eksternal bagi pemerintahan yang berkomitmen mencapai manfaatnya.
“Kesulitan utama adalah ketidakmerataan akses publik ke internet serta kurangnya reliabilitas informasi web. Ditambah lagi adanya agenda-agenda pihak tertentu yang seringkali berusaha mempengaruhi dan membiaskan opini publik,” katanya.
Menurut Hudan, disinformasi merupakan bahaya yang sangat laten apabila SDM tidak terlatih dalam menentukan informasi masyarakat yang bergerak ke arah koneksi mobile dan kapabilitas layanan e-government yang memberi akses kepada masyarakat tanpa pandang ruang dan waktu di dalam pemerintahan membawa potensi terbesar dalam bentuk modal teknologi, apalagi di era yang telah memasuki revolusi industri keempat.
“Manfaat yang diharapkan dari e-government antara lain pelayanan yang lebih efisien dan meningkat kualitasnya, aksesibilitas layanan publik yang lebih baik serta transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” jelasnya.
Hudan menerangkan tujuan akhir dari e-government adalah untuk memungkinkan pemerintah agar mampu menawarkan lebih banyak porto folio pelayanan publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif biaya.
“ASN sebagai pelayan masyarakkat dalam mengembang dan menjalankan tupoksinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, internal dan eksternal. Terkait hal tersebut seringkali terjadi benturan kepentingan dalam diri seorang ASN. Dimana pertimbangan pribadi dan kewenangan yang diemban dapat mempengaruhi dan/atau dapat mengurangi profesionalitas,” terangnya.
Lebih lanjut Hudan menambahkan untuk meningkatkan transparansi pemerintah yang memungkinkan publik untuk menerima informasi mengenai apa yang dikerjakan pemerintah dan kebijakan apa yang berusaha diimplementasikan, salah satu bentuknya adalah pengelolaan presensi mobile yang terintegrasi dengan aplikasi pengukuran kinerja yang pemanfaatannya sebagai parameter pengukuran kinerja pegawai dan salah satu unsur penilai dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai.
“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan pemahaman terhadap informasi aplikasi e-stamina mobile dan review benturan kepentingan serta segera diinformasikan di perangkat daerah masing-masing untuk diimplementasikan,” pungkasnya. (wan)
