Monday, September 20, 2021
Depan > Pemerintahan > BKD Sosialisasikan Aplikasi MySpak Pemutakhiran Data Mandiri

BKD Sosialisasikan Aplikasi MySpak Pemutakhiran Data Mandiri

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi aplikasi MySapk pemutakhiran data mandiri di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (23/6/2021).

Kegiatan yang diikuti oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian atau yang mewakili di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dari 68 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini dibuka secara resmi oleh Kepala BKD Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Data dan Informasi BKD Kabupaten Probolinggo Andika Martin Nugroho mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan satu data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas. Saat ini pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan kinerja dalam berbagai lini dan ASN merupakan pilar utama. Untuk itu pemerintah meluncurkan aplikasi “MySapk” dengan berbagai fitur guna memudahkan transformasi kinerja yang efektif dan efisien.

“Aplikasi ini juga merupakan wujud transformasi teknologi yang handal guna mendukung kinerja ASN agar lebih cepat dan transparan dalam melayani masyarakat. Aplikasi ini membuat kerja ASN lebih ramah lingkungan karena mewujudkan transformasi layanan yang paperless. Dengan aplikasi ini diharapkan ASN mulai peduli dengan data masing-masing sehingga bisa lebih update setiap saat,” ungkapnya.

Sementara Kepala BKD Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin mengatakan Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses dan dapat dibagi pakaikan antar instansi pusat serta daerah.

“Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Data merupakan hal sangat penting dalam memperbaiki tata kelola demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta mendukung pembangunan nasional,” katanya.

Menurut Hudan, seluruh kumpulan data yang tersedia dalam Satu Data Indonesia dapat diakses secara terbuka dan dikategorikan sebagai data publik, sehingga tidak mengandung informasi yang memuat rahasia negara, rahasia pribadi atau hal lain sejenisnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Demikian juga terkait dengan data kepegawaian yang akan menjadi satu data pegawai yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Nasional. Data Pegawai Negeri Sipil yang akurat, terintegrasi dan terkini sangatlah penting dan strategis dalam rangka perencanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik,” jelasnya.

Hudan menerangkan Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina kepegawaian secara nasional sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan data pegawai. Data PNS yang dikelola oleh BKN sebagai database nasional, dimana data tersebut akan menjadi acuan proses kepegawaian oleh seluruh instansi baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu BKN melalui Bidang Sistem Informasi Kepegawaian meluncurkan aplikasi “MySapk”.

“Aplikasi “MySapk” ini dapat diakses oleh masing-masing ASN baik melalui web atau versi android pada masing-masing laptop maupun handphone. Nantinya data pegawai ini harus diupdate secara mandiri oleh masing-masing ASN kapan pun dan dimanapun (data dalam genggaman). Untuk itu kami mengharapkan ASN di Kabupaten Probolinggo dapat melakukan updating data yang diawali dengan aktivasi pada aplikasi tersebut,” pungkasnya. (wan)