Tuesday, June 25, 2024
Depan > Kemasyarakatan > Bantalan Sosial Tahan Laju Inflasi Pasca Kenaikan Harga BBM

Bantalan Sosial Tahan Laju Inflasi Pasca Kenaikan Harga BBM

Reporter : Syamsul Akbar
KRAKSAAN – Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat pada saat pandemi Covid-19 belum mereda, muncul kepanikan pada masyarakat luas akibat dari penerapan kebijakan tersebut. Kenaikan dari harga keekonomian BBM otomatis akan menggerus pendapatan dan daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Probolinggo Jurianto. Menurutnya, harga BBM merangkak naik karena kondisi harga minyak mentah acuan global menguat sebab prospek berkurangnya pasokan akibat pemangkasan produksi OPEC+ serta konflik perang Rusia dengan Ukraina yang berkepanjangan. Imbas kenaikan harga BBM menghasilkan efek kejut pada masyarakat kota dengan tingkat mobilitas tinggi yang sepadan dengan tingkat kebutuhan BBM.

“Tak terkecuali di Kabupaten Probolinggo, efek kenaikan harga BBM mendorong penurunan tingkat mobilitas dan daya beli masyarakat. Tidak hanya itu, kenaikan harga BBM tersebut mendorong biaya transportasi jalur udara dan darat sebagai alat transportasi utama manusia dan barang kebutuhan masyarakat dari supplier ke konsumen akhir menjadi mahal,” katanya.

Menurut Jurianto, gerak cepat pemerintah patut diacungi jempol. Pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan menggelontorkan sejumlah Bantalan Sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai subsidi atas kenaikan harga BBM. Bantalan Sosial adalah kebijakan pemerintah berupa bantuan dana untuk menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

“Kementerian Keuangan menyalurkan tiga jenis bantalan sosial tambahan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp12,4 triliun dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 20,65 juta,” jelasnya.

Kemudian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan alokasi sebesar Rp9,6 triliun dan cakupan jumlah penerima 16 juta pekerja (kemudian disesuaikan dengan data terbaru menjadi 14,6 juta pekerja, Red) dengan kriteria gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Selanjutnya, pemerintah daerah menyisipkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) sesuai pagu masing-masing daerah.

“Langkah progresif pemerintah memberikan sinyal positif bagi masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu penerima bantalan sosial di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Pemerintah juga menyalurkan Program Perlindungan Masyarakat sebesar Rp154,76 triliun yang selama ini telah dialokasikan dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sebesar Rp455,62 triliun. Antara lain berupa Bantuan Sosial (Bansos) PKH sebesar Rp28,7 triliun yang menyasar 10 juta KPM per tahun dengan kriteria penerima ibu hamil dan anak usia dini Rp3 juta, SD Rp900 ribu, SMP Rp1,5 juta, SMA Rp2 juta serta kaum lansia dan disabilitas Rp2,4 juta. Lalu ada Kartu Sembako sebesar Rp45,1 triliun dengan sasaran 18,8 juta KPM yang indeks per bulannya Rp200 ribu selama 12 bulan.

“Di samping itu terdapat Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun dengan target 3 juta peserta dengan kriteria indeks pelatihan Rp1 juta, insentif Rp600 ribu selama 4 bulan dan survei senilai Rp50 ribu sebanyak tiga kali,” terangnya.

Ada pula BLT Desa sebesar Rp27,2 triliun dengan sasaran 7,5 juta KPM dan indeksnya Rp300 ribu per bulan di luar penerima program bantuan PKH, sembako, bansos tunai dan Kartu Prakerja.

“Bansos pun ditambah dengan Bantuan Tunai untuk Pemilik Warung, Pedagang Kaki Lima dan Nelayan (BT-PKLWN) sebesar Rp1,7 triliun yang ditargetkan didapatkan oleh 1,7 juta PKL per warung dan 1,76 juta nelayan sebesar Rp600 ribu per penerima dengan ketentuan di luar penerima bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem,” urainya.

Berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kabupaten Probolinggo jelas Jurianto, dampak pasca kenaikan harga BBM, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan September 2022 mendorong angka inflasi sebesar 0,98% (mtm) atau 5,40% (yoy) lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,65% (mtm) atau 4,23% (yoy).

“Laju inflasi sebesar 0,98% (mtm) atau 5,40% (yoy) didorong oleh 4 kelompok pengeluaran antara lain kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,98 persen, kelompok transportasi sebesar 7,91 persen dan kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,72 persen. Sedangkan 2 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunah indeks adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,38 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,09 persen,” ungkapnya.

Sementara itu terang Jurianto, 5 kelompok pengeluaran yang lain tidak mengalami perubahan yaitu kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan, kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.

“Kenaikan inflasi tersebut didorong oleh lemahnya daya beli masyarakat terhadap barang konsumsi kebutuhan dan naiknya biaya transportasi, mengingat rantai distribusi pasokan barang kebutuhan masyarakat dikirim dari luar Kabupaten Probolinggo,” akunya.

Sementara capaian perkembangan IHK Probolinggo periode Oktober 2022 menyumbang inflasi sebesar 0,16% (mtm) atau 5,43% (yoy). Kenaikan inflasi bulan Oktober sebesar 0,16% (mtm) disumbang oleh kenaikan indeks 10 kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,36 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,08 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,58 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,64 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,28 persen, kelompok transportasi sebesar 9,77 persen, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 2,17 persen, kelompok pendidikan sebesar 7,89 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,76 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,81 persen. Sedangkan 1 kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen.

“Peran APBD Kabupaten Probolinggo baik yang secara tidak langsung dengan upaya percepatan realisasi anggaran tersebut. Dan sesuai ketentuan pemerintah pusat, pemerintah daerah harus menyisihkan 2% dari untuk dana kompensasi atas kenaikan harga BBM untuk wilayahnya,” ujarnya.

Selain itu terang Jurianto, peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo sangat diharapkan untuk dapat menjaga dan mendorong daya beli masyarakat di Kabupaten Probolinggo dalam penyaluran bantalan sosial sebesar 2% dari nilai pada realisasi. Contohnya, pada bulan Oktober 2022 yang diambil dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp48,71 miliar adalah 2%-nya, yaitu sebesar Rp974 juta dan dari DBH dengan realisasi bulan Oktober 2022 sebesar Rp259,47 miliar maka 2%-nya adalah sebesar Rp5,52 miliar. Bantalan sosial ini akan disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Angka tersebut merupakan taksiran dari 2% yang akan disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan serta tambahan perlindungan sosial. Bantuan tersebut diharapkan akan dapat mengurangi tekanan kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan, sehingga APBN dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” tambahnya.

Di samping itu tambah Jurianto, juga diperlukan penguatan kolaborasi dan koordinasi antara instansi terkait, pemerintah daerah, aparat penegak hokum hingga masyarakat agar penyaluran bantalan sosial berjalan dengan sukses dan baik. Tak ketinggalan, diperlukan pengawasan yang ketat dan evaluasi secara berkala.

“Alhamdulillah, berkat kerja keras dan kolaborasi serta situasi eksternal maka pada November 2022 Kota Probolinggo mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 5,57 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,44. Dari 8 kota IHK di Jawa Timur, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Jember sebesar 7,76 persen dan terendah terjadi di Kota Probolinggo,” pungkasnya. (wan)