Tuesday, March 5, 2024
Depan > Pemerintahan > Banggar Sampaikan Laporan Kegiatan Pembahasan LPj Pelaksanaan APBD 2021

Banggar Sampaikan Laporan Kegiatan Pembahasan LPj Pelaksanaan APBD 2021

Reporter : Syamsul Akbar
PAJARAKAN – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan Badan Anggaran (Banggar) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021, Selasa (28/6/2022).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Jon Junaidi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Soeparwiyono dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Dalam laporan hasil kegiatan Banggar pembahasan LPj Pelaksanaan APBD 2021 disebutkan kegiatan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dilaksanakan baik di tingkat komisi maupun di tingkat banggar. Dari berbagai tahapan tersebut Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 telah mendapat kritik, saran maupun pertanyaan dari fraksi-fraksi serta komisi-komisi dan eksekutif juga telah menyampaikan jawaban atas semua pertanyaan, kritik maupun saran serta harapan.

Realisasi APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 yang telah disepakati bersama dalam pembahasan dengan Badan Anggaran setelah diaudit BPK, sisi pendapatan setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 2.348.567.816.546,00, realisasinya sebesar Rp 2.399.817.125.466,09 atau terealisasi sebesar 102,18%. Semoga di tahun-tahun mendatang harapannya capaian ini dapat dipertahankan dan tingkatkan lagi melalui eksplorasi potensi-potensi pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Belanja daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 2.518.401.828.503,00, terealisasi sebesar Rp 2.234.945.553.137,78 berarti terserap 88,74% dan tentunya untuk tahun 2022 realisasi belanja daerah harus dapat benar-benar lebih dimaksimalkan.

Realisasi pembiayaan netto pada APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 sebesar Rp 230.126.860.486,93 terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 201.435.326.558,93 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 28.691.533.931,00 sehingga pembiayaan netto Rp 172.743.792.627,93.

Berdasarkan hasil realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2021 terdapat surplus anggaran sebesar Rp 337.615.744.447,24 yang merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2021 dan yang akan dijadikan potensi dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 setelah dikurangi perkiraan sisa lebih yang dianggarkan dalam APBD murni tahun anggaran 2022.

Dalam laporan tersebut, Banggar juga menyampaikan 5 (lima) saran. Yakni, rekomendasi komisi yang termuat dalam laporan komisi serta catatan, saran dan harapan fraksi baik dalam penyampaian pemandangan umum fraksi maupun pendapat akhir fraksi merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk evaluasi OPD dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran pada tahun berikutnya.

Seiring dengan diperoleh opini WTP, bukan berarti tidak ada temuan dari BPK. Oleh karena itu semua temuan BPK RI yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan walaupun hanya bersifat administratif, mohon pada Inspektorat segera menindaklanjuti sejumlah temuan yang ada sebagaimana batas ketentuan yang ada.

Dalam pelaksanaan perencanaan dan perubahan anggaran agar TAPD Kabupaten Probolinggo selaku koordinasi dan sinergi dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Probolinggo dengan mengedepankan kedisiplinan, efektifitas dan efisiensi dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Laporan penggeseran dan penyesuaian anggaran harus segera ditindaklanjuti oleh eksekutif sesuai dengan hasil rapat dengan Badan Anggaran. Dalam rangka percepatan pemulihan perekonomian daerah, mohon agar OPD terkait bersinergi untuk mewujudkannya. (wan)