Reporter : Syamsul Akbar
TIRIS – Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya banjir seiring dengan masih tingginya curah hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur melakukan normalisasi sungai Pekalen di Desa Andungbiru Kecamatan Tiris.
“Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan fasilitas umum dan permukiman terhadap banjir susulan. Perbaikan darurat juga dilakukan pada saluran irigasi yang putus atau rusak, agar tetap berfungsi dan dapat melayani masyarakat,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Anggit Hermanuadi.
Menurut Anggit, normalisasi sungai Pekalen ini dilakukan pada 3 (tiga) titik sebagai upaya antisipasi dan mengamankan fasilitas umum dan permukiman.
Yakni, titik pertama dekat jembatan dan rumah penduduk sudah dilakukan normalisasi, titik kedua dekat kantor desa dan jembatan sedang dilaksanakan normalisasi dan pelurusan alur sungai serta titik ketiga dekat sekolah dilaksanakan nomallisasi dan pelurusan alur sungai mengembalikan alur sungai semula.
Pelaksanaan normalisasi sungai Pekalen ini dilakukan dengan menggunakan 2 unit excavator dari Dinas PU dan SDA Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya dikawal oleh Perangkat Desa Andungbiru dan Juru Pengairan Tiris dibawah koordinasi Camat Tiris. “Kegiatan ini akan diperkirakan akan dilakukan sampai 15 Maret 2019 dan akan dievaluasi kembali,” terang Anggit.
Selain itu, Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur dengan instansi terkait akan melakukan pemetaan zona bahaya banjir sungai Pekalen. “Diharapkan peta tersebut dapat digunakan oleh instansi yang berwenang untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan pada resiko bencana banjir bandang,” harap Anggit.
Anggit menegaskan kondisi di Desa Andungbiru terdapat permukiman dan fasilitas umum yang masih terancam banjir bandang. Mengingat warga setempat masih bertahan menempati lokasi yang masih rawan terjadinya bencana banjir bandang dan longsor susulan, maka Pemkab Probolinggo berupaya untuk merelokasi rumah-rumah warga yang berada di lokasi-lokasi rawan bencana tersebut namun masih terkendala dengan ketersediaan lahan.
“Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan permohonan kepada Perhutani sebagai pengelola lahan di sekitar Desa Andungbiru melalui Kementerian LHK dan Kementerian BUMN agar dapatnya menyediakan lahan yang dibutuhkan warga terdampak, namun tetap sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (wan)
