KRAKSAAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo mulai menerjemahkan hasil evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) ke dalam langkah tindak lanjut lintas sektor.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi perumusan rencana pemenuhan 8 indikator PAUD HI di satuan PAUD yang digelar di ruang pertemuan Agus Salim Disdikdaya Kabupaten Probolinggo, Kamis (10/9/2026).
Rakor tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan. Di antaranya Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Puspaga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapelitbangda, Dinas Sosial, Disdikdaya, Pengawas TK, Penilik PAUD, IGTKI dan Himpaudi.
Kegiatan ini merupakan tahapan lanjutan setelah sebelumnya dilakukan refleksi pemenuhan delapan indikator PAUD HI di ruang Seruni Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo pada pekan sebelumnya. Hasil refleksi tersebut kemudian menjadi bahan untuk merumuskan rencana tindak lanjut sesuai peran dan tugas masing-masing sektor.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Amik Mutammimah mengatakan rakor tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan hasil refleksi tidak berhenti pada pemetaan capaian, tetapi dilanjutkan dengan rencana kerja.
“Setelah refleksi dilakukan terkait capaian pemenuhan delapan indikator PAUD HI, langkah kedua adalah perumusan rencana tindak lanjut. Jadi, dari kurang lebih 16 OPD yang kita refleksikan, hasil refleksi tersebut kita rumuskan untuk menyusun rencana tindak lanjut,” ujarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan PAUD HI tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemenuhan layanan anak usia dini secara holistik membutuhkan kontribusi berbagai sektor karena setiap indikator memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi OPD yang berbeda.

“Memang kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Semua ada keterkaitan dan irisan. Jadi, semua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di masing-masing OPD tetap bersinergi untuk memberikan kontribusi terbaik dalam peningkatan indikator pembangunan manusia atau IPM,” jelasnya.
Karena itu, komunikasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam tahapan tindak lanjut. Setiap OPD diharapkan dapat menyusun kontribusi sesuai kewenangannya sehingga pemenuhan indikator PAUD HI dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Hasil perumusan rencana tindak lanjut tersebut selanjutnya direncanakan dituangkan dalam nota dinas untuk dilaporkan kepada Bupati Probolinggo. Langkah ini diharapkan membuat proses tindak lanjut dapat dipantau dan dikawal oleh pimpinan,” terangnya.
Sementara Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono meminta agar pelaksanaan tindak lanjut dilakukan melalui komunikasi aktif antar sektor. “Setelah melakukan refleksi capaian pemenuhan indikator, kita lakukan proses perumusan rencana tindak lanjut dari masing-masing OPD,” katanya.
Hary berharap penguatan PAUD HI dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo. Pembangunan manusia membutuhkan intervensi sejak usia dini dan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja.
“Kita berharap ke depan IPM akan terus meningkat. Kita berharap kita bisa sampai minimal di posisi 10 besar untuk peningkatan IPM-nya. Dan itu tidak bisa kita lakukan sendiri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap harus bersinergi dengan leading sektor atau OPD yang lain,” tambahnya.
Dengan perumusan tindak lanjut lintas OPD tersebut, pemenuhan delapan indikator PAUD HI diharapkan semakin terarah. Sinergi berbagai sektor menjadi kunci agar layanan bagi anak usia dini tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. ***
Penulis : Syamsul Akbar
Editor : Tim Bromo Info
