Wednesday, May 24, 2017
Beranda > Pemerintahan > Workshop Penyusunan Anjab –ABK dan Peta Jabatan

Workshop Penyusunan Anjab –ABK dan Peta Jabatan

Reporter : Syamsul Akbar
Selasa 16 mei 2017

KRAKSAAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi menggelar workshop penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja (Anjab-ABK) dan peta jabatan di ruang pertemuan Tengger Kantor Bupati Probolinggo, Senin (15/5/2017).

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Probolinggo Erlin Setiawati ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Dalam kesempatan tersebut, para peserta menerima materi dari Kabag Organisasi Kabupaten Probolinggo M Heru Santoso.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Erlin Setiawati mengungkapkan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 tahun 2011 Tentang Analisis Jabatan, analisis jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

“Aspek yang dianalisis adalah pelaksanaan pekerjaan yang menjabarkan fungsi-fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas oleh semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut,” katanya.

Menurut Erlin, hasil analisis jabatan berupa rumusan jabatan untuk setiap unit kerja, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Uraian jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional. Peta jabatan yang berupa bentangan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam unit organisasi atau dalam instansi.

“Analisis jabatan yang memuat informasi jabatan yang lengkap dan akurat akan digunakan sebagai dasar melaksanakan evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan lebih difokuskan untuk menentukan bobot jabatan, klasifikasi dan peringkat  jabatan. Hasil evaluasi jabatan yang berupa klasifikasi dan peringkat  jabatan     digunakan sebagai dasar penetapan remunerasi pegawai,” jelasnya.

Sementara Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo M. Heru Santoso mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi PNS di lingkungan instansi pemerintah.

“Dalam Pasal 2 dari peraturan tersebut disebutkan bahwa jabatan  pelaksana  Aparatur  Sipil  Negara (ASN)  dikelompokkan  dalam  klasifikasi  jabatan  PNS  yang  menunjukkan  kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja,” pungkasnya. (wan/why)