Jumat, November 24, 2017
Beranda > Kemasyarakatan > Pemkab Raih Penghargaan LKD Kategori Baik Nasional

Pemkab Raih Penghargaan LKD Kategori Baik Nasional

Reporter : Syamsul Akbar
DENPASAR – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo di tingkat nasional. Kali ini dalam rapat koordinasi (rakor) evaluasi hasil pengawasan kearsipan di Hotel Grand Inna Bali Beack Sanur Bali, Kamis dan Jumat (9-10/11/2017), Pemkab Probolinggo masuk 8 (delapan) besar penyelanggaraan kearsipan terbaik nasional tahun 2017.

Atas hasil tersebut, Pemkab Probolinggo mendapatkan piagam penghargaan dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kabupaten/Kota Dengan Kategori Baik Dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2017.

Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB) RI Asman Abnur kepada Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Raharjo. Selain mendapatkan piagam penghargaan, Pemkab Probolinggo juga mendapatkan souvenir berupa TV 32.

Dalam sambutannya Menteri PAN & RB RI Asman Abnur menekankan bahwa penanganan arsip secara komprehensif dan terpadu akan mendukung kinerja organisasi secara optimal.

“Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kearsipan tersebut diperlukan baik perubahan mindset dan culture-set birokrasi, masyarakat, dan pengguna arsip di bidang kearsipan bahwa peran arsip memiliki porsi penting. Karena sistem penyelenggaraan kearsipan yang baik akan mampu merespons tuntutan dinamika gerak maju masyarakat, bangsa dan negara ke depan,” ujarnya.

Sementara Kepala ANRI Mustari Irawan mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bukti dan komitmen ANRI sebagai lembaga pembina kearsipan nasional untuk senantiasa memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan. “Dengan harapan agar bangsa ini mendapatkan potret penyelenggaraan kearsipan yang tentunya akan terus kita tingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu,” katanya.

Sedangkan Kepala Dispersip Kabupaten Probolinggo Raharjo mengatakan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan menyatakan penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya dan tersedia arsip yang handal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Agar penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, handal dan standart kearsipan untuk menjamin bahwa percipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan kearsipan, ” ungkapnya.

Menurut Raharjo, pengawasan kearsipan eksternal yang dilakukan ANRI memberikan gambaran penyelenggaraan kearsipan secara nasional pada pemerintah daerah di Indonesia. Pengawasan arsip arahnya adalah aspek pengelolaan yang terdiri dari 4 (empat) pilar diantaranya tata naskah dinas, klasifikasi arsip, Jadwal Retensi Arsip (JRA) serta keamanan klasifikasi arsip (arsip tertutup dan terbuka).

“Pengawasan arsip akan diselenggarakan terus menerus secara berkelanjutan setiap tahun untuk melihat secara riil kearsipan bagaimana. Contohnya, OPD mengelola anggaran Rp 3 miliar. Hasilnya apa, arsipnya dimana dan asetnya apa saja,” tegasnya.

Ke depan jelas Raharjo, pihaknya akan melakukan pembinaan kearsipan pasca pengawasan. Meliputi tata naskah peraturan Menteri PAN & RB untuk dicabut dan yang digunakan dari ANRI, tertib organisasi kearsipan, tertib SDM kearsipan sebab apa artinya punya lembaga jika tidak mempunyai pasukan, tertib prasarana dan sarana dengan mempunyai depo, tertib pengelolaan arsip serta tertib pendataan arsip.

“Dengan diraihnya penghargaan ini ke depan LKD OPD, Kecamatan dan Desa harus bisa menghidupkan pengelolaan arsip dengan meningkatkan peran pengawas internal. Di Kabupaten Probolinggo sudah ada tata naskah, klasifikasi arsip, JRA dan pengawasan penyusunan pedoman melalui Perbup, diharapkan sentral-sentral file OPD harus tambah dimulai dari unit-unit pengelolaan arsip,” pungkasnya. (wan)