Wednesday, October 18, 2017
Beranda > Pemerintahan > Disdukcapil Sosialisasikan Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk

Disdukcapil Sosialisasikan Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk

Reporter : Syamsul Akbar
Selasa 16 mei 2017

DRINGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memberikan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan adminduk (administrasi kependudukan), Selasa (16/5/2017).

Kegiatan ini diikuti oleh 72 orang perwakilan dari 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Terdiri dari 1 (satu) orang Kasi Pemerintahan dan 2 (dua) orang operator Kecamatan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Probolinggo Slamet Riyadi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Wahyunani mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan supaya para operator kecamatan bisa lebih menggiatkan kembali pelayanan perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

“Setidaknya para operator kecamatan ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat akan manfaat dan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Menurut Yuni, selama ini pihaknya terus berupaya data jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo benar-benar valid dan akurat. Oleh karena itu operator kecamatan di 24 kecamatan diminta untuk segera menuntaskan perekaman data KTP Elektronik.

“Diupayakan juga supaya petugas di 24 Kecamatan untuk melaporkan secara rutin administrasi penduduknya. Baik yang lahir yang meninggal dunia serta yang pindah dan penduduk yang datang dilaporkan ke dinas setiap bulan. Sebab laporan LAMPID (Lahir Mati Pindah Datang) membawa akibat terjadinya perubahan jumlah penduduk,” jelasnya.

Yuni menegaskan bahwa KTP Elektronik yang masa berlakunya sudah habis tidak perlu diganti baru selama tidak ada perubahan elemen. Misalnya dari belum kawin menjadi kawin, dari  daerah asal pindah ke daerah lain dan sebagainya. Hal ini mengacu kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 29 Januari 2016 Nomor : 470/296/SJ perihal KTP Elektronik (KTP-el) Berlalu Seumur Hidup. “Satu orang harus satu KTP-el, berarti satu orang tidak boleh memiliki dua KTP-el,” tegasnya .

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang pelayanan pendaftaran akta kelahiran secara online. Pelayanan ini berlaku di fasilitas kesehatan RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan RSUD Tongas serta Puskesmas Maron, Puskesmas Sumberasih dan Puskesmas Paiton.

“Jadi orang melahirkan disitu tidak perlu datang ke kantor Disdukcapil untuk pengurusan akta kelahirannya. Cukup daftar disitu nanti bisa diterbitkan akta kelahiran dan sekalian kartu keluarganya. Buat yang mau melahirkan harus sudah menyiapkan nama putra dan putri. Sehingga begitu lahir langsung didaftarkan akta kelahirannya,” pungkasnya. (wan/why)