Wednesday, October 18, 2017
Beranda > Pemerintahan > Apdesi Usulkan Lembaga Advokasi Untuk Para Kades

Apdesi Usulkan Lembaga Advokasi Untuk Para Kades

Reporter : Hendra Trisianto
Selasa 16 Mei 2017

SIDOARJO – Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Timur Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si akan mengusulkan  pembentukan lembaga advokasi untuk perlindungan  Kepala Desa (Kades).

Hal itu disampaikan suami Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE tersebut saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Apdesi Jawa Timur Periode 2017-2022 dan Seminar Nasional tentang Dana Desa di Hotel Utami Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/5/2017) siang.

Mantan Bupati Probolinggo ini mengatakan bahwa Kepala Desa (Kades) ini merupakan ujung tombak dan ujung tomboknya NKRI. Sejahteranya masyarakat di republik ini tergantung dari para kades ini. “Hanya saja, selama ini kepala desa sering mendapatkan perlakuan yang kurang pas. Makanya saya ingin ada lembaga advokasi yang melindungi para kades-kades di Jawa Timur,” katanya.

Menurut Hasan, lembaga advokasi bagi para Kades ini penting karena kades adalah pelaku kebijakan yang butuh ketenangan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas ini. Namun, fakta yang berkembang adalah kades itu sosok orang yang bekerja tapi tidak tidak merasa nyaman. Mereka melaksanakan amanahnya tidak tenang karena terbayang-bayang jerat hukum dan sebagainya.

“Nanti saya akan usulkan, dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan dengan Pemprov Jatim, Apdesi, Kejaksaan dan Kepolisian. Inti dari pertemuan itu akan membahas tentang lembaga advokasi kades,” jelasnya.

Sejatinya usulan ini sudah disuarakan, bahkan usulan ini sudah disampaikan ke Komisi A DPRD Jawa Timur. Hasan meminta Komisi A membantu menganggarkan APBD untuk advokasi para kades ini.

“Sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan, nanti usulan ini bisa diterima. Kalau bisa nanti di PAK, sudah ada rincian anggaran untuk advokasi para kades di Jawa Timur. Ini kami lakukan agar kades ini merasa terlindungi. Belakangan ini banyak kades yang dibui karena salah administrasi atau bahkan niatnya benar tapi salah di mata hukum,” pungkasnya. (dra/why)